Jurnalisme Narrative Intolerance Dalam Liputan Isu Pluralisme (2)

Studi Kasus : Berita  Penurunan Patung Amithaba Tanjungbalai 

Pendekatan Narrative Intolerance
Sebagai agen pendorong demokrasi, setiap jurnalis dituntut untuk terus berupaya menciptakan hubungan antar suku bangsa, agama dan budaya  dalam suasana damai, penuh kemengertian dan persahabatan, itulah sebabnya pemberitaan konflik diarahkan agar bersifat narrative tolerance, mengambil hal positif dalam hubungan antar budaya[1] Pendekatan narrative tolerance tidak melulu tanggungjawab organisasi media massa, tapi juga tanggunjawab jurnalis. Sebagai pekerja media, jurnalis  harus mengetahui tanggungjawab atas tindakan atau pemikiran yang mereka lontarkan. Namun media seringkali lupa, kalau mereka adalah sumber dari pengajaran kebudayaan yang mengajarkan kepada publik  tentang bagaimana harus bersikap, apa yang dipikirkan dirasakan, percaya, takut dan apa seharusnya yang tidak dilakukan.
Dalam pemberitaan Penurunan Patung Amithaba ini, pemberitaan media belum diarahkan kepada pendekatan narrative tolerance, tetapi sebaliknya melakukan pendekatan Narrative Intolerance-dimana pemberitaan berkesan seolah-olah masyarakat tak mungkin hidup berdampingan, pelit toleransi secara rukun  dan damai. Dalam pemberitaannya,  sebagian media masih menonjolkan sensasi peristiwa tuntutan penurunan patung budha Amithaba daripada menginformasikan berbagai solusi agar persolan ini dapat diselesaikan secara damai. Pemberitaan narrative Intolerance ini dapat dilihat dari pendapat/opini yang diberikan para narasumber yang dimuat di surat kabar Waspada, Berita sore dan SIB, dan Tribun berikut:
“Keberadaan patung diatap Vihara melanggar adat-istiadat dikota itu. Sejak Tanjungbalai berdiri, kota ini merupakan negeri Islam. Dimana Bumi dipijak, disitulah langit dijungjung, Jangan samakan Tanjungbalai dengan daerah lain (Waspada)”
“Jika hal ini dibiarkan berlarut-larut, dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak SARA . Sejak Tanjungbalai berdiri tidak pernah terjadi kerusuhan akibat perbedaan agama. Jadi jangan sampai terjadi yang sebaliknya takkala Walikota Tanjungbalai seorang Ustad”. (Waspada)

Arti dari pernyataan diatas  adalah,kotaTanjungbalai sebagai negeri Islam harus tetap dipertahankan  dan harus dihormati semua pihak. Orang yang datang ke Kota Tanjungbalai harus menghomati budaya yang sudah ada. Adanya Lambang Umat lain yang lebih menonjol seperti patung Budha akan menghilangkan Citra sebagaikotaIslam.
Seandainya Patung itu tak diturunkan juga, berarti Muspida Tanjungbalai tidak punya harga diri. Tolong ditindaklanjuti persoalan ini supaya tidak terjadi SARA di Tanjungbalai ini. “Jika pihak Yayasan menyatakan tidak punya wewenang menurunkan patung itu, berarti mereka juga tidak memiliki niat baik untuk membina umat beragama diTanjungbalai sekaligus telah melawan pemerintah”(Waspada)

Kutipan diatas menekankan, Muspida yang tidak konsisten dengan janjinya untuk menurunkan patung tersebut dinilai  tidak punya harga diri. Sehingga jika persoalan ini tidak selesai, maka kemungkinan akan terjadi konflik SARA. Sedangkan sikap yayasan tidak menurunkan patung tersebut itu sebagai lambang perlawanan umat Budha kepada pemerintah.
“Patung yang berdiri di kota Tanjungbalai  harus diturunkan agar tidak mengganggu dan meresahkan umat Islam kota Tanjungbalai melaksanakan Ibadah Puasa di Bulan Suci Ramadhan. Untuk itu diminta Pemko Tanjungbalai harus bertanggungjawab untuk menertipkan semuan maksiat yang dapat mengganggu umat beribadah” (Berita Sore)
“Keberadaan patung Buddha Amitabha diatas bangunan Vihara Tri Ratna kota saat ini menimbulkan keresahan dan perdebatan yang panjang diantara umat beragama di kota Tanjungbalai. Untuk itu supaya memindahkan posisi patung Budha Amitabha yang berada di atas bangunan Vihara Tri Ratna kota Tanjungbalai ke tempat lain yang tetap terhormat tanpa mengurangi penghormatan terhadap keberadaan patung tersebut. Ini demi menjaga kerukunan umat beragama di kota Tanjungbalai. (Berita Sore)”

Dari  bebarapa pernyataan diatas, terlihat bahwa keberadaan patung Amithaba itu adalah dianggap sebagai satu bentuk  kemaksiatan  yang akan mengganggu kekhusukan umat Islam untuk menjalani bulan Suci Ramadhan. Supaya tidak terus menjadi sumber perdebatan antar umat, patung tersebut harus segera digeser ketempat lain.
“Kalau dalam perjanjian masalah patung ada kesan penekanan, seolah-olah bola salju akan semakin liar  jika   surat perjanjian tidak ditandatangani (SIB) ”
Adapun maksud dari pernyataan ini adalah dalan penurunan patung ini, pihak Vihara mendapat penekanan dari pemerintah Tanjungbalai dengan memaksa menandatangani perjanjian. Sehingga kalausurattidak ditandatangani kemungkinan  persoalan ini akan semakin besar dan pihak penuntut akan melakukan tindakan-tindakan yang semakin tidak terkendali.
Gerakan Islam Bersatu (GIB) menilai bahwa pihak Vihara Tri Ratna tidak mengindahkan nilai-nilai agama, adat istiadat dan citra umat Islam Kota Tanjung Balai yang ada selama ini. MUI meminta pemerintah agar segera menyelesaikan masalah patung tersebut agar kerukunan umat beragama tidak terkoyak koyak atau tercabik cabik, harmonis dan saling menghargai.(Tribun Medan)
                Dari kutipan tersebut,pihak GIB dan MUI menilai Jika  pihak Vihara tidak menurunkan patung Budha Amithaba, maka pihak Vihara telah melanggar adat istiadat dan nilai-nilai ke Islaman  di Tanjungbalai, hal ini akan membuat kerukunan beragama akan berantakan di Tanjungbalai.
Peristiwa tersebut membuat Umat Budha Kota Tanjung Balai tidak nyaman untuk melaksanakan ibadahnya bahkan merasa terintimidasi. Bahkan beberapa hari ini menyebar issu jika Umat Budha tidak menurunkan Patung Budha tersebut maka kemungkinan Peristiwa 1998 (penjarahaan dan tindakan pelanggaran HAM lainnya yang terjadi kepada Komunitas Tionghoa) akan terulang kembali. Informasi yang diperoleh, Patung Budha Amitabha akan diturunkan paling lambat tanggal 9 November 2010 (Tribun Medan )
Kutipan diatas menekankan, persoalan Patung Budha ini akan berakibat fatal yaitu jika patung Budha tidak diturunkan, kemungkinan kerusuhan Mei 1998 yaitu penjarahan dan pelanggaran HAM kepada Umat Tionghoa  Akan terulang kembali. Sehingga patung Budha harus diturunkan paling lambat awal September 2010.
Kutipan-kutipan berita diatas, adalah pemberitaan yang menganut prinsip narrative Intolerance yang membuat permasalahan diantara dua pihak yang berkonflik semakin benci satu sama lainnya. Sebab bilamana media terseret dengan sentiment SARA, yang muncul adalah sikap prasangka antar berbagai kelompok sosial. Dengan model pemberitaan seperti ini, tidak mustahil media massa sebagai”provokator”hingga dapat memperluas—timbulnya kesalahanpahaman antar golongan dalam masyarakat. Ini sejalan dengan asumsi bahwa media massa mempunyai kekuatan yang ampuh mempengaruhi khalayaknya.[2] Padahal secara normative mediamassa harus netral, tak lebih tak kurang dia adalah cermin realitas sosial yang bertugas merefleksikan apa yang terjadi dalam kehidupan sosial.

Sumber: http://kippas.wordpress.com/2011/10/17/jurnalisme-narrative-intolerance-dalam-liputan-isu-pluralisme-2/

---

[1] Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, Panduan bagi Jurnalis, LSPP Jakarta Jakarta tahun 2000 hal 86

[2] Dennis McQuail, Mass Communication Theory, 2^nd edition, Baverly Hills, Sage Publication 1987, hal 55-57

NAMA SAYA FATIMAH DAN SAYA AHMADIYAH

Oleh Miliyya

Rabu, 16 Nov '11 18:35

"Nama saya Fatimah dan saya Ahmadiyah," ucap perempuan berkerudung hitam itu dengan lugas. Tanpa ragu, dia dengan lantang menyebutkan identitasnya keyakinannya. Dalam sebuah forum kecil, sore ketika kabut turun kecoklatan di Puncak. Perempuan itu menarik perhatian dua puluh orang lain di forum. Suasana seketika ricuh dan dia tetap bicara. Tentang dirinya, tentang keyakinannya.

"Orang tua saya Ahmadi, dan saya Ahmadi sejak dalam kandungan," tuturnya.

Sebagian dari dua puluh itu geleng-geleng kepala, sebagian mengelus dagu yang tak berjenggot, keningnya mengerut menampakan tengah memikirkan sesuatu. Saya, dengan perasaan haru berkonsentrasi menangkap rautnya dalam kamera, dan ahhh rautnya yang manis membuat saya cemburu. Dia cantik dan pemberani.

Sore itu kali pertama pertemuan saya dengan Fatimah, kami berkenalan dan mengobrol banyak hal. Dia mahasiswa semester tiga jurusan Filsafat, Paramadina. Ternyata dia perempuan yang doyan mengobrol dan asyik untuk menjadi kawan berdiskusi. Tiga hari dalam sebuah forum pelatihan mengenai isu pluralisme kami mendiskusikan banyak hal, salah satunya perihal Ahmadiyah.

Mengapa Ahmadiyah?

Belakangan perhatian masyarakat sangat tercuri dengan isu Ahmadiyah, media nasional dengan sering memberitakan tentang Ahmadiyah, media sebagai sumber utama dalam penyebaran informasi, namun disayangkan media lebih sering memicu konflik dari pada meredam kesalahpahaman. Kenapa? sebab media lagi-lagi tidak memihak pada kaum minoritas (red:Ahmadiyah)

Ade Armando, salah seorang pengamat media mengatakan "bahwa media massa pada dasarnya memiliki peran penting dalam menentukan pengetahuan masyarakat."

Media cenderung menonjolkan perdebatan pemahaman tentang Ahmadiyah yang meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad, adalah Al-Mahdi; tanda akhir zaman yang mendapatkan nubuwat atau ilham kenabian untuk menuntuk sebuah gerakan pembaharuan Islam. Bagi kelompok Islam tertentu, yang diyakini oleh jemaah Ahmadiyah dianggap sesat dan penodaan terhadap agama*.

Nah, disini media kerap memberitakan Ahmadiyah dengan bias. Ahmadiyah lebih sering diberitakan dengan menggunakan kata "sesat", yang lebih mengarah bahwa Ahmadiyah adalah non-Islam. Terlebih dengan diterbitkannya SKB tiga menteri yang anti Ahmadiyah. Dimana pada perkembangannya SKB menyulut berbagai konflik yang meresahkan.

Fatimah kecewa dengan sikap media, dengan pemerintah yang turut andil 'mengompori' publik lewat kebijakan yang inkonstitusional. Konflik Cikeusik, misalnya, begitu disayangkan mengapa sampai terjadi dan aparat diam saja?

"Sudah jelas kami dianiyaya tapi mereka (aparat) tetap saja menyalahkan kami," lanjutnya dengan pilu. Konflik yang terjadi di Cikeusik, memakan korban nyawa Ahmadi. Dan sampai sekarang kasusnya masih belum tuntas.

Perlahan Fatimah menghabiskan kopinya, sedang saya menyudut di sofa. Membayangkan betapa ahhh...tidak mudah menjadi seorang Ahmadi.

"Keimanan saya semakin diuji dan saya semakin mencintai agama saya," kata Fatimah diakhir percakapan.

Berbeda dengan Fatimah yang percaya diri menyebutkan identitasnya sebagai jemaah Ahmadi, Irma Nurmayanti, salah seorang mahasiswi dari Univeristas Mataram yang saya temui-lagilagi-dalam sebuah forum diskusi di Lombok bersikap sebaliknya. Dia begitu takut untuk bicara pada orang banyak bahwa dirinya adalah jemaah Ahmadiyah.

Peristiwa penyerangan/pengusiran jemaat Ahmadi yang brutal pada tahun 2002 membuat Irma trauma, suara-suara lemparan batu ke rumahnya pada malam yang naas itu membuat dia bungkam jika berbicara agama.

Pada hari ketiga pelatihan berlangsung, Irma akhirnya berani membuka suara "Ya, saya Ahmadi," ucap Irma terbata-bata. Suaranya tak jelas, kata-kata ditahannya di pikiran. Ia masih takut. Air matanya jatuh, wajahnya memerah seketika. Bayangan peristiwa malam itu masih terbayang.

Saya kembali kagum pada keberanian seseorang yang berani menyebutkan dirinya bahwa dia Ahmadi. Selama pelatihan berlangsung, Irma sudah mendengar komentar perserta lainnya berkomentar soal ini-itu tentang Ahmadiyah. Dia sedih, bahwa ternyata Ahmadiyah masih dianggap sesat. Dia juga senang, sebab dengan begitu dirinya bisa berdiskusi langsung.

Deru ombak Senggigi dari balik jendela di lantai dua terdengar eksotis, pasir putihnya berkilauan. Beningnya warna laut begitu cantik, dan...apakah suasana hati Irma, seperti laut itu? Terlihat tenang dan, ehmd saya melamun.

Sumber:  http://persma.com/baca/2011/11/16/nama-saya-fatimah-dan-saya-ahmadiyah.html#komentar